KOLAKA – Bupati Kolaka H. Amri angkat bicara terkait ketegangan yang terjadi di jalur logistik (hauling) kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), Pomalaa. Ia menegaskan bahwa setiap perselisihan antara pengusaha lokal dan pihak korporasi harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan aksi sepihak yang berpotensi mengganggu stabilitas investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden pengadangan jalur hauling menggunakan truk roda 10 yang sempat menghambat aktivitas distribusi operasional di kawasan industri PT IPIP. Situasi di lapangan bahkan mengharuskan aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah bentrokan fisik antarkelompok.
Menurut Bupati Amri, persoalan yang terjadi sejatinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Ia menilai, stabilitas investasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka yang saat ini mencapai 5,96 persen tidak terganggu akibat konflik yang mengabaikan aturan hukum.
“Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar supaya pengusaha-pengusaha di Kolaka ini bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini,” ujar Bupati Amri saat mengikuti kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri Komjen Pol Fadil Imran di kawasan PSN Pomalaa, Selasa (4/8/2026).
Dalam keterangannya, Bupati Amri menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian dalam menyikapi dinamika di jalur hauling tersebut.
Pertama, membangun simbiosis mutualisme antara proyek strategis nasional dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, keberadaan PSN harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk membuka peluang keterlibatan bagi pengusaha daerah.
“Hidup PSN-nya, hidup juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kolaka,” tegasnya.
Kedua, mengedepankan legalitas formal dalam setiap penyelesaian sengketa. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus mendorong penguatan kepastian hukum. Setiap klaim terkait hak lintasan maupun sengketa lahan harus dibuktikan melalui dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan melalui tindakan intimidasi atau tekanan di lapangan.
Ketiga, mencegah terulangnya konflik serupa. Bupati menilai penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Kolaka.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan birokrasi bagi para investor yang menanamkan modal di Kolaka. Namun, iklim investasi yang kondusif harus berjalan seiring dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap hukum yang berlaku.
Karena itu, Bupati Amri mengimbau seluruh pihak yang tengah bersengketa untuk mengedepankan dialog dan mediasi serta menghormati setiap proses hukum yang berlangsung.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi praktik-praktik premanisme industrial yang justru merugikan semua pihak. Yang kita butuhkan adalah komunikasi, kepastian hukum, dan kolaborasi agar investasi tetap berjalan, pengusaha lokal ikut tumbuh, serta keamanan dan stabilitas daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kolaka berharap penyelesaian yang mengedepankan dialog dan kepastian hukum dapat menjaga keberlangsungan investasi di Bumi Wonua Mekongga sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
